PENYALURAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU DIPERKETAT

Berita tentang tunjangan profesi guru kembali dibahas, pasalnya berawal banyaknya kasus-kasus keterlambatan pencairan dana sertifikasi yang banyak dikeluhkan oleh rekan-rekan guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik sebagai guru profesional yang tersebar diseluruh wilayah dan daerah di Indonesia.

Maka, Pemerintah mencoba melakukan langkah-langkah perbaikan dengan memperketat sistem penyaluran dana dari Pusat ke Daerah agar bisa lebih efektif dan tepat sasaran menuju rekening guru-guru yang bersangkutan secara langsung. Seperti apa beritanya selengkapnya…? silakan disimak kelanjutan beritanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperketat teknis penyaluran tunjangan profesi. Daerah diminta setor data penyaluran jika ingin uang tunjangan ditransfer pemerintah pusat.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah pusat tidak akan menyalurkan uang tunjangan profesi kepada daerah yang belum menyalurkan tunjangan tersebut ke guru yang sudah mendapat surat keputusan (SK).

”Sekarang ada mekanisme baru. Pemda harus melaporkan penyerapan tunjangan profesi. Kalau belum, kita tunggu dieksekusi dulu baru setelah itu kita cairkan untuk triwulan kedua,” katanya di Kantor Kemendikbud kemarin. Pranata mengatakan, pengetatan skema penyaluran ini disebabkan daerah kerap tidak menyalurkan secara penuh uang tunjangan tersebut.

Misalnya saja uang tunjangan profesi di Maluku Tengah. Padahal seharusnya uang tunjangan itu langsung dibayarkan saja ke guru yang sudah memegang SK yang dikeluarkan Kemendikbud. ”Kami menolak anggapan pemerintah pusat yakni Kemendikbud dan Kemenkeu yang membuat anggaran tunjangan kerap telat dicairkan,” sebutnya.

Pranata menerangkan, pencairan tunjangan profesi triwulan pertama 2015 dilaksanakan pada 9-16 April. Dana tunjangan yang ditransfer ke pemerintah daerah sebanyak Rp70,2 triliun bagi guru pegawai negeri sipil (PNS). Sementara yang disalurkan Kemendikbud kepada guru non-PNS sebanyak Rp6,2 triliun. Anggaran tunjangan ini naik Rp10 triliun dari tahun lalu yang mencapai Rp60,5 triliun.

Dia mengungkapkan, saat ini SK tengah diproses, namun dia meminta pemerintah daerah segera memproses data lantaran masalah pencairan yang telat ini adalah di pendataan. Dia menjelaskan, tunjangan tidak cair bisa jadi karena rekening banknya sudah mati. Tahun lalu ada 11% SK tidak keluar karena rekening tidak aktif, tidak terdata di data pokok pendidikan (dapodik), meninggal, pindah keluar kota, atau keluar dari struktural pemerintahan.

”Kondisi rombongan belajar yang tidak normal atau guru tidak bisa mengampu 24 jam mengajar serta statusnya GTT (guru tidak tetap) bisa jadi SKnya tidak akan kami keluarkan,” ungkapnya. Dirjen Dikdas Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan, SK tunjangan profesi diterbitkan kalau semua persyaratan sudah dipenuhi guru yang bersangkutan.

Ketika guru telah menerima SK, guru menerima surat permintaan pembayaran (SPP), selanjutnya ada surat perintah membayar (SPM) ditujukan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, setelah data-data akurat selanjutnya dibuatkan surat perintah pencairan dana (SPPD) yang langsung dicairkan ke nomor rekening guru.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, anggaran tunjangan profesi bukanlah pemborosan uang negara, tetapi itu bentuk penghargaan bagi guru. Anggaran tunjangan profesi semakin besar hal yang wajar. Mengingat tunjangan profesi diberikan kepada guru secara bertahap, jumlah meningkat setiap tahun.

”Jika kualitas pendidikan tak kunjung naik, padahal uang sudah keluar banyak, jangan salahkah gurunya. Adakah pemerintah membuat program pelatihan guru secara rutin. Bagaimana mau menagih mutu kalau pelatihan guru tidak ada,” ucap Sulistiyo.

Di bagian lain, Sulistiyo juga menyinggung masih banyak guru honorer yang rekrutmen, status kepegawaian, dan kesejahteraannya tidak jelas. Keberadaan mereka juga variatif, ada yang sangat dibutuhkan dan ada yang keberadaannya tidak memperoleh tugas yang jelas. Dia pun berharap pemerintah melakukan langkah penertiban melalui ketentuan yang dapat menjadi dasar rekrutmen, pembinaan, dan pengaturan kepegawaiannya.

Hal yang sama juga berlaku bagi para guru di sekolah swasta yang perlu memperoleh perlindungan, terlebih di pendidikan dasar yang merupakan bagian integral wajib belajar.

Sumber : www.koran-sindo.com

Editor    : La Mallongi

PP BARU PENGANGKATAN HONORER MENJADI CPNS 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS di tahun 2015 yang baru dibuat oleh Pemerintah sebagai pengganti PP 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Karena PP no 56 ini akan habis masa berlakunya pada desember tahun ini.

Rencana pemerintah untuk merivisi PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorermendapat tanggapan beragam. Ada yang menyambut baik, namun sebagian besar sudah di ambang putus asa karena dengan revisi masa penantian makin panjang.

“Revisi PP akan memicu stres massal para tenaga honorer yang tidak lulus tes cpns. Apalagi kalau isi PP-nya harus mensyaratkan tes ujian baru lagi,” kata Iwan, pengurus Dewan Koordinator Honorer se Indonesia (DKHI) Wilayah Kuningan, kemarin seperti informasi yang dirilis jpnn.com.

Revisi PP 56 Tahun 2012 Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS

Pengangkatan honorer K2 untuk menjadi CPNS harus ditunggu. hal ini dikarenakan oleh sebab penetapan honorer menjadi CPNS yang awalnya direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2014 kemungkinan akan molor hingga tahun 2015.

Oleh karena itu, pemerintah telah berencana membuat Peraturan Pemerintah (PP) baru menggantikan PP 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Berikut informasi yang dilansir dari JPNN terkait dengan hal tersebut.

“Sepertinya penanganan honorer K2 tidak akan tuntas sampai akhir tahun ini. Mau tidak mau harus loncat di tahun depan,” ungkap Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Jumat (5/12).

Dengan akan berlanjutnya penanganan honorer K2 ini hingga tahun depan, lanjut Herman, menunjukkan MenPAN-RB peduli dengan honorer. Itu sebabnya akan dibuat PP baru yang nanti bisa dijadikan payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi aparatur sipil negara (ASN) CPNS PNS di tahun 2015.

“Honorer K2 mohon sabar saja dan tetap solid berjuang. Pemerintah tidak akan membiarkan honorer K2 kok,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam penanganan honorer K2 ini pemerintah mengalami dilematis karena menyangkut nasib ratusan ribu orang. Di satu sisi ingin tegas, di sisi lain mempertimbangkan aspek kemanusiaan

Pengangkatan Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS

Sementara Forum Honorer Indonesia (FHI) menyambut baik dan memberi apresiasi adanya keinginan pemerintah membuat PP baru. Menurut Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi, pekan depan akan ada pembahasan dengan Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan pengangkatan dan penyelesaian tenaga honorer K2 menjadi PNS, baik yang sudah lolos maupun belum.

“FHI akan melakukan aksi secara bersama -sama dengan forum honorer lainnya, jika pemerintah tidak memberi jaminan akan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional. Masalah honorer K2perlu mendapat skala proritas yang harus diselesaikan pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Moratorium penghentian sementara penerimaan cpns selama 5 tahun apakah berdampak pada nasib honorer K2untuk proses pengangkatan menjadi CPNS oleh pemerintah Presiden Jokowi selama periode pemerintahan dari 2014-2019 ini nantinya.

Menanggapi masalah terkait dengan proses pengangkatan honorer kategori II menjadi CPNS berikut penuturan Herman Suryatman seperti yang terdapat pada informasi awal diatas.

“Mereka kecewa karena merasa sebagai honorer K2 yang valid tidak lulus ujian. Sedangkan Tenaga Honorer K2 yang tidak valid, banyak yang lulus ujian,” katanya di Jakarta seperti dilansir jpnn.com.

Sebagaimana diketahui, tenaga honorer K2 valid dan diangkat menjadi CPNS adalah yang memenuhi syarat ketentuan pemerintah antara lain adalah sebagai berikut :

Sudah bekerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005.

Mendapatkan gaji bulanan rutin yang bersumber dari APBN atau ABPD.

Tidak pernah putus bekerja sebagai tenaga honorer hingga tes pengangkatan CPNS 2014.

Sedangkan yang tidak valid adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Herman mengatakan, berdasar data pemerintah, jumlah honorer Kategori II secara nasional mencapai 600 ribu orang. Sedangkan kuota pengangkatan CPNS menggunakan alokasi anggaran 2013 dan 2014, hanya sekitar 200 ribu kursi.

Akibatnya, masih ada 400 ribu honorer Kategori 2 yang nasibnya sampai kini terkatung-katung.

Setelah pengumuman kelulusan ujian dan Penetapan NIP CPNS Tenaga Honorer K2 Lulus CPNS beberapa bulan lalu, laporan kecurangan terus bermunculan. Para honorer K-2 yang valid tetapi tidak lulus ujian nekat melaporkan rekan sesama Tenaga Honorer K2 yang tidak valid tetapi lulus ujian.

Sumber : http://makalahinyong.blogspot.com/

Editor   : La Mallongi